Peringatan Hari Anak Sedunia di DPR pada 20 November 2026 mengangkat tema Bersama Melawan Kekerasan Anak. Acara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah menteri. Mereka menyerukan komitmen agar anak tumbuh tanpa kekerasan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun ruang digital. Artikel ini merangkum pesan yang disampaikan, data kekerasan terhadap anak, dasar hukumnya, dan langkah yang bisa dilakukan keluarga serta sekolah.
Ringkasan: DPR dan pemerintah memperingati Hari Anak Sedunia 2026 dengan gerakan melawan kekerasan terhadap anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat 50,78 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap anak dilarang undang-undang, dan siapa pun boleh melapor lewat SAPA 129.
Apa itu peringatan Hari Anak Sedunia di DPR 2026 dan apa temanya?

Peringatan ini adalah acara di Gedung Parlemen yang menandai Hari Anak Sedunia 2026 dengan tema Bersama Melawan Kekerasan Anak. Menurut ANTARA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak semua elemen bangsa mencegah dan menghapus kekerasan terhadap anak.
Sejumlah media memberitakan acara ini sebagai gerakan atau deklarasi. Okezone menyebut DPR menggelar peringatan dengan deklarasi untuk membangun kesadaran melawan kekerasan anak. Foto dan keterangan di sana menunjukkan Dasco hadir bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menkomdigi, Menteri PPPA, Mendagri, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
CNN Indonesia melaporkan bahwa Dasco memimpin pembacaan gerakan Indonesia melawan kekerasan anak. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan akan mengawalnya. Ia juga mengatakan sengaja mengundang tujuh menteri agar ekosistem pendukungnya kuat.
Acara ini bukan sekadar seremoni tahunan. Sebelumnya, RMOL memberitakan bahwa DPR menggandeng Kementerian PPPA untuk mendorong gerakan nasional antibullying. Doli menyebut momentum 20 November akan dipakai untuk menumbuhkan kesadaran publik soal ancaman kekerasan terhadap anak.
Mengapa Hari Anak Sedunia jatuh pada 20 November?

Tanggal 20 November dipilih karena dua peristiwa di PBB. Menurut UNICEF, tanggal itu menandai pengesahan Deklarasi Hak-Hak Anak pada 1959 dan Konvensi Hak-Hak Anak pada 1989. UNICEF menyebut Hari Anak Sedunia sebagai hari aksi global untuk anak, oleh anak.
Tema global 2026 di situs UNICEF berbunyi “My day, my rights, my future”. Tema di DPR berbeda karena disesuaikan dengan isu yang sedang disorot di Indonesia, yaitu kekerasan terhadap anak.
Jangan tertukar dengan Hari Anak Nasional. Peringatan nasional jatuh setiap 23 Juli, sedangkan Hari Anak Sedunia versi PBB jatuh pada 20 November. Penjelasan tentang tanggal dan sejarah singkatnya bisa dibaca di ulasan Hari Anak Nasional 2026 yang pernah kami tulis.
Apa saja pesan para pejabat dalam acara di DPR?

Pesan-pesan yang dilaporkan media berfokus pada tiga hal: komitmen bersama, penguatan aturan, dan perlindungan di semua lingkungan anak. Berikut ringkasan pernyataan yang terdokumentasi.
| Tokoh | Pesan utama | Sumber |
| Menteri PPPA Arifah Fauzi | Kekerasan meninggalkan luka fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan harus hadir di keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang digital | ANTARA |
| Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad | DPR akan memperkuat pencegahan lewat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia juga mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital, termasuk revisi UU Perlindungan Anak | ANTARA |
| Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia | Segala bentuk kekerasan dan perundungan terhadap anak harus ditolak, termasuk di keluarga dan sekolah | CNN Indonesia |
| Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya | Menawarkan empat langkah: sistem perlindungan anak, pengasuhan sehat, pengawasan ruang digital, dan partisipasi anak | ANTARA |
Arifah Fauzi menutup seruannya dengan semangat ‘Saya Tidak Mau Menjadi Korban dan Tidak Mau Menjadi Pelaku’. Ia juga meminta publik tidak menganggap kekerasan sebagai hal biasa, budaya, atau urusan pribadi. Menurutnya, upaya ini butuh kerja sama pemerintah pusat dan daerah, legislatif, yudikatif, keluarga, masyarakat, media, dunia usaha, dan anak-anak sendiri.
Atalia Praratya menyoroti dua ancaman: child grooming dan perundungan siber. Ia menilai anak rentan karena belum punya kuasa penuh atas dirinya, sehingga relasi kuasa yang timpang bisa dimanfaatkan orang dewasa. Karena itu ia mendorong layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diperkuat. Kebutuhannya mencakup psikolog anak, rumah aman, dan penegakan hukum yang berpihak pada pemulihan korban.
Seberapa besar masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia?

Gambaran terbaru berasal dari SNPHAR 2024, survei rumah tangga nasional yang dijalankan Kementerian PPPA. Survei ini mencakup kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak dan remaja. Angka berikut dikutip dari pernyataan resmi kementerian yang diberitakan ANTARA pada 2024 dan dari pidato Menteri PPPA di DPR pada 2026.
| Indikator (anak usia 13–17 tahun) | Temuan |
| Pernah mengalami minimal satu bentuk kekerasan sepanjang hidup | 50,78 persen, sekitar 11,5 juta anak |
| Mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir | Sekitar 7,6 juta anak |
| Korban yang mengalami kekerasan berulang | Sekitar 70 persen dari anak korban |
| Mengalami tiga bentuk sekaligus (fisik, emosional, seksual) | 3,48 persen |
Kementerian PPPA menyebut kekerasan emosional sebagai jenis yang paling tinggi. Perbandingan 2021 dan 2024 untuk kekerasan sepanjang hidup menunjukkan kenaikan pada hampir semua kelompok.
| Jenis kekerasan | Kelompok | 2021 | 2024 |
| Fisik | Anak laki-laki | 13,91 persen | 21,22 persen |
| Fisik | Anak perempuan | 10,49 persen | 15,56 persen |
| Emosional | Anak laki-laki | 32,06 persen | 43,17 persen |
| Emosional | Anak perempuan | 42,61 persen | 47,82 persen |
| Seksual | Anak laki-laki | 3,65 persen | 8,34 persen |
| Seksual | Anak perempuan | 8,43 persen | 8,82 persen |
Gambaran jangka panjangnya lebih bernuansa. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hasil SNPHAR 2024 menunjukkan penurunan prevalensi dibanding survei periode 2016 dan 2018. Jadi angka 2024 naik dibanding 2021, tetapi turun dibanding survei yang lebih lama. Keduanya perlu dibaca bersamaan.
Kerentanan juga tidak merata. Dalam laporan InfoPublik pada September 2026, Kementerian PPPA menyebut 83,85 persen anak penyandang disabilitas usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan. Sebanyak 64,57 persen mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.
Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu dikenali?

Kekerasan terhadap anak tidak selalu berupa pukulan. Menurut penjelasan hukumonline atas UU 35/2014, kekerasan mencakup perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman melakukannya.
Beberapa bentuk yang paling sering dibahas:
- Kekerasan fisik: memukul, menendang, atau menyakiti tubuh anak.
- Kekerasan emosional: merendahkan, mengancam, atau membuat anak merasa tidak berharga.
- Kekerasan seksual: perbuatan seksual terhadap anak, baik dengan sentuhan maupun tanpa kontak langsung.
- Penelantaran: abai terhadap kebutuhan dasar dan keselamatan anak.
- Perundungan, termasuk di dunia maya: tekanan berulang dari teman sebaya atau orang lain yang melukai anak.
Infografis Kementerian PPPA tentang SNPHAR 2024 memuat contoh kekerasan emosional dari orang tua atau kerabat. Contohnya anak dikatakan tidak disayangi atau tidak diharapkan lahir. Kalimat seperti ini sering dianggap “marah biasa”, padahal dampaknya nyata bagi anak.
Apa kata hukum tentang kekerasan terhadap anak?

Larangan utamanya ada di Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal itu melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Hukumonline mencatat bahwa “anak” berarti orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
Sanksinya diatur di Pasal 80. Menurut hukumonline, pelanggar Pasal 76C diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Ancaman ditambah sepertiga bila pelakunya orang tua anak tersebut. Ancaman bisa lebih berat bila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia.
Dua hal perlu dipahami. Pertama, kewajiban melindungi anak melekat pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pasal 54 UU yang sama menyatakan anak berhak dilindungi dari kekerasan di sekolah. Kedua, aparat bisa memakai pasal lain secara bersamaan, misalnya KUHP atau UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sesuai kasusnya.
Dasco menyebut DPR mendorong revisi UU Perlindungan Anak untuk menjawab risiko di ruang digital. Dalam sumber yang kami periksa, belum ada keterangan bahwa revisi tersebut sudah disahkan.
Tujuh langkah bersama melawan kekerasan anak, mulai dari rumah

Tema “bersama” berarti tanggung jawab tidak hanya di pemerintah. Langkah berikut disusun dari pesan para pejabat di atas dan prinsip umum perlindungan anak. Tidak semuanya butuh biaya.
- Bangun komunikasi yang empatik di rumah. Arifah Fauzi menekankan peran keluarga dalam komunikasi yang empatik. Anak lebih mungkin bercerita bila ceritanya didengar tanpa dihakimi. Anda bisa memulai dengan berdiskusi memakai pertanyaan terbuka saat makan atau menjelang tidur.
- Berhenti menormalkan kekerasan. Pesan menteri jelas: jangan anggap kekerasan sebagai hal biasa, budaya, atau urusan pribadi. Hukuman yang melukai fisik maupun harga diri anak tidak sama dengan mendisiplinkan. Kata-kata yang merendahkan juga termasuk kekerasan emosional.
- Pastikan sekolah punya jalur pengaduan yang aman. Atalia mendorong agar setiap sekolah punya mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses siswa. Orang tua bisa menanyakan hal itu ke sekolah: siapa yang dihubungi, bagaimana laporan ditindaklanjuti, dan bagaimana identitas pelapor dijaga.
- Dampingi anak di ruang digital. Atalia mengingatkan risiko grooming dan perundungan siber, serta perlunya literasi digital di rumah dan sekolah. Ia juga menyinggung kepatuhan penyelenggara sistem elektronik pada aturan yang dikenal sebagai PP Tunas. Di rumah, mengurangi waktu layar secara bertahap membantu orang tua lebih sering hadir dan mengobrol dengan anak.
- Beri anak ruang untuk bersuara. Atalia meminta partisipasi anak yang bermakna, antara lain lewat penguatan Forum Anak. Di rumah, anak yang sulit bercerita kadang lebih mudah mengungkapkan perasaan lewat aktivitas kreatif. Menggambar sebagai media mengekspresikan emosi anak bisa dicoba, tetapi hasil gambar bukan alat untuk mendiagnosis kekerasan.
- Kenali sinyal perubahan dan tahu cara melapor. Perubahan perilaku yang mendadak bisa menjadi sinyal: anak jadi sangat takut, menarik diri, atau enggan pergi ke tempat tertentu. Sinyal ini bukan bukti, jadi tetap perlu didekati dengan tenang. Jika ada dugaan kekerasan, gunakan kanal resmi pada bagian berikutnya.
- Beri perhatian lebih pada anak yang lebih rentan. Data Kementerian PPPA menunjukkan anak penyandang disabilitas menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi. Sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah perlu memastikan layanan perlindungan ramah dan mudah diakses mereka.
Ke mana melapor jika menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak?

Anda tidak harus menunggu korban sendiri yang melapor. Menteri PPPA sebelumnya menyatakan, dalam laporan Setkab, bahwa orang yang melihat atau mendengar kekerasan juga bisa melapor. Pastikan dulu anak berada di tempat yang aman, lalu gunakan kanal resmi berikut:
- SAPA 129 (Kementerian PPPA): telepon 129 atau kirim WhatsApp ke 08111-129-129. Kanal ini juga bisa diakses lewat situs laporsapa129.kemenpppa.go.id, menurut Kompas TV.
- KPAI: WhatsApp 0811-1002-7727, menurut RRI.
- UPTD PPA di kabupaten atau kota: untuk penanganan cepat di daerah, termasuk pendampingan dan rujukan.
- Unit PPA di Polres atau Polda setempat: untuk laporan pidana.
- Nomor darurat 112: bila anak berada dalam bahaya langsung.
Layanan SAPA 129 punya enam jenis layanan, antara lain pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan. Menurut Kontan, sepanjang Januari–Oktober 2025 layanan ini menangani 1.986 kasus kekerasan anak.
Apa yang masih perlu dicermati setelah peringatan ini?

Peringatan di DPR menunjukkan komitmen politik, tetapi beberapa hal perlu dibaca dengan hati-hati.
- Gerakan bukan aturan baru. Deklarasi dan pernyataan pejabat adalah komitmen. Aturan yang mengikat tetap berasal dari undang-undang, dan revisi UU Perlindungan Anak baru disebut sebagai dorongan.
- Data survei bukan jumlah kasus terlapor. SNPHAR memotret pengalaman anak lewat survei rumah tangga. Angkanya mencerminkan pengalaman yang dilaporkan responden, bukan jumlah laporan polisi.
- Angka 2024 belum tentu menggambarkan kondisi 2026. Datanya berasal dari survei 2024. Pemerintah belum merilis survei pengganti pada sumber yang kami periksa.
- Penurunan jangka panjang tidak berarti masalah selesai. Prevalensi yang turun dibanding 2018 masih berada di level yang sangat tinggi, yakni separuh anak usia 13–17 tahun.
Ukuran keberhasilan gerakan ini akan terlihat dari tindak lanjutnya. Yang bisa dipantau publik antara lain layanan UPTD PPA di daerah, mekanisme pengaduan di sekolah, pembahasan revisi UU Perlindungan Anak, dan pengawasan platform digital.
FAQ: Hari Anak Sedunia di DPR dan kekerasan terhadap anak
Apa tema Hari Anak Sedunia di DPR 2026?
Tema peringatan di Gedung Parlemen adalah Bersama Melawan Kekerasan Anak. Acara berlangsung pada 20 November 2026 dan menyerukan komitmen semua pihak, dari pemerintah hingga keluarga, untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Tema global UNICEF tahun ini adalah “My day, my rights, my future”.
Apa bedanya Hari Anak Sedunia dan Hari Anak Nasional?
Hari Anak Sedunia diperingati setiap 20 November, mengikuti pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli sebagai peringatan khas Indonesia. Keduanya sama-sama menekankan perlindungan dan hak anak, tetapi punya sejarah dan penyelenggara yang berbeda.
Ke mana saya bisa melapor jika melihat kekerasan terhadap anak?
Cara cepatnya:
1. Pastikan anak berada di tempat aman.
2. Hubungi SAPA 129 lewat telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
3. Bisa juga lapor ke KPAI melalui WhatsApp 0811-1002-7727.
4. Jika anak dalam bahaya langsung, hubungi 112 atau Unit PPA Polres terdekat.
Siapa yang disebut anak menurut undang-undang?
Menurut UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena itu, remaja di bawah 18 tahun juga mendapat perlindungan hukum yang sama dari kekerasan.
Apakah deklarasi di DPR sudah mengubah undang-undang?
Belum. Deklarasi adalah pernyataan komitmen. Dasco mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital, termasuk lewat revisi UU Perlindungan Anak. Dalam sumber yang kami periksa, belum ada keterangan bahwa revisi itu sudah disahkan.
Sumber rujukan
- ANTARA: Hari Anak Sedunia, seluruh elemen diajak hapus kekerasan terhadap anak (20 November 2026)
- ANTARA: Hari Anak Sedunia, DPR serukan pelindungan anak lewat empat langkah (20 November 2026)
- CNN Indonesia: DPR kawal gerakan lawan kekerasan anak
- Okezone: DPR RI peringati Hari Anak Internasional dengan deklarasi anti kekerasan
- ANTARA: KemenPPPA, prevalensi kekerasan terhadap anak 2024 naik dibanding 2021
- Badan Pusat Statistik: KemenPPPA bersama BPS rilis data tentang perempuan dan anak
- UNICEF: World Children’s Day
- hukumonline: Pasal 76C dan Pasal 80 UU 35/2014



